DPRD DKI buka peluang setujui tambahan dana PT MRT Rp 2.56 triliun

DPRD DKI Jakarta telah menerima permintaan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta untuk melakukan penambahan modal buat melanjutkan pembangunan transportasi massal berbasis rel itu. Bahkan mereka membuka peluang untuk mengucurkan dana tambahan sebesar Rp 2.56 triliun.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan ada kemungkinan pihaknya akan memberikan permintaan dana yang diajukan oleh PT MRT Jakarta. Namun sebelum menyetujuinya, legislatif akan meminta penjelasan mengenai tambahan dana sebesar Rp 2,56 triliun.

"Kecenderungannya menyetujui karena sesuai dengan rencana tata ruang sebelumnya dari Bundaran HI lanjut ke Kampung Bandan," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/5).

Dia juga mencermati mengenai rencana penggabungan kekurangan dana pada fase pertama ke pembayaran di fase kedua. Untuk itu DPRD DKI Jakarta akan meminta penjelasan soal kontrak tambahan dana fase I tersebut, apakah menjadi adendum kontrak fase I atau digabung dengan kontrak fase II.

"Ada beberapa pertanyaan terkait sama nilai tukar, antara saat kontrak, saat pencairan, dan saat pembayaran utang itu berdasarkan nilai Yen, Dolar, atau Rupiah," tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan, dana yang tersedia pada fase I sebesar Rp 14,18 triliun, sementara total kebutuhan dana pada fase I mencapai Rp 16 triliun. Dengan demikian mereka kekurangan dana sekitar Rp 2,56 triliun untuk menyelesaikannya.

Dia meminta agar kekurangan dana tersebut digabungkan dalam penganggaran pembangunan fase kedua. Di mana dana yang dibutuhkan untuk pembangunan fase II sekitar Rp 22,5 triliun, sehingga menjadi Rp 25,1 triliun.

"Adapun yang sudah tercantum dalam Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) itu setara dengan Rp 22,5 triliun sehingga diperlukan usulan baru untuk memastikan bahwa dana yang akan kami minta sebesar 25,1 triliun," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/5).

William menambahkan, mereka juga mengajukan pembangunan kantor di depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Walaupun sudah dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta namun mereka tidak dapat mengaksesnya karena terhambat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.

"Kami minta pembangunan kantor di lahan depo Lebak Bulus. Kemudian, perubahan Perda 7 dan 8 Tahun 2013," tutupnya. [dan]
--------------------------------------------------

Kunjungin Situs Togel Online Kami di 
goo.gl/nQfkJ0

- System REGISTRASI yang Mudah.
- Metode Transaksi menggunakan Bank LOCAL.
- Transaksi yang Mudah dan Cepat
- Support CS 24 Jam melalui MEMO,LiveChat,YM, BBM, Email, WhatsApp, Line, dll.
- Game 4D,3D,2D,Colok,Naga,Macau,Kembang,Shio,dll.ad
- Bonus Refferal dengan Perhitungan Fair & transparant.
- Untuk pasaran SIhanoukville Live setiap Hari di Facebook Jam 18:00 & 23:00